Hukum Suara.com. BEKASI – Jalur perlintasan sebidang kereta api (JPL) di Kabupaten Bekasi tak bisa lagi sekadar dipelototi lewat meja rapat. Sadar taruhannya adalah nyawa publik, gerak cepat lintas sektoral akhirnya pecah di lapangan. Jajaran regulator pusat dan daerah langsung turun ke titik-titik krusial yang berada di bawah naungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta guna mengeksekusi rencana penanganan 12 Titik Perlintasan Sebidang Prioritas.
Dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kemenko Marves, Hermin Esti Setyowati, aksi turun ke jalan ini memboyong lokomotif birokrasi penting: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Kasie Keselamatan BTP Kelas I Jakarta, hingga manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero).
"Kami tidak hanya memetakan masalah, tetapi langsung merumuskan solusi teknis di lapangan. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar," tegas sinergi yang terbangun di sepanjang rel peninjauan tersebut.
Bukan sekadar seremonial, tim gabungan langsung "menguliti" problem anatomi di tiga JPL utama yang selama ini menjadi momok bagi pengendara. Langkah eksekusinya pun terbilang progresif:
Modernisasi Jalur Swadaya di JPL 98 (Km 33+4/5)
Selama ini, JPL 98 berdenyut lewat urunan warga—dijaga secara swadaya. Meski pos dan palang pintu darurat sudah berdiri, tim gabungan mendesak pemutihan status menjadi penjagaan resmi. Demi memperluas ruang pandang (sight distance) petugas, pos baru diputuskan bergeser ke sisi selatan. Saat ini, Pemkab Bekasi tengah dikejar target merampungkan rekapitulasi data Traffic Counting (TC) demi memuluskan legalitas operasionalnya.
Mengakhiri Perlintasan "Buta" di JPL 126 (Km 52+830)
Kondisi lebih mencekam terlihat di JPL 126. Tanpa palang pintu dan tanpa penjagaan, titik ini ibarat jebakan tak terlihat bagi pengendara yang lengah. Mengakhiri risiko kecelakaan fatal tersebut, tim menyepakati cetak biru darurat: pembangunan pos jaga baru di sisi selatan atau jalur hulu untuk memaksimalkan pengawasan visual, sebelum palang pintu permanen resmi dipasang.
Terobosan Box Culvert di Jalur Curam JPL 129 (Km 55+390)
Titik paling menantang ditemukan di JPL 129. Terdaftar sebagai perlintasan swadaya tanpa palang, lokasinya sangat dihindari saat malam tiba lantaran gelap gulita akibat minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU). Beban risiko kian berlipat karena gradien atau kemiringan jalan di lokasi ini sangat curam.
Melihat cacat geometris jalan yang ekstrem, tim gabungan memutar otak dan membatalkan opsi palang pintu konvensional. Sebagai gantinya, diajukan solusi radikal: pembangunan underpass dengan teknologi box culvert.
Keunggulan inovasi ini adalah konstruksi terowongan bawah tanah dapat dikebut tanpa perlu menyetop jadwal perjalanan kereta api di atasnya. Mengingat statusnya merupakan jalan lingkungan, tim merekomendasikan Direktorat Jenderal Cipta Karya (melalui BPPW) sebagai eksekutor utama di lapangan.
Urgensi di lapangan nyatanya berkembang dinamis. Selain membedah tiga titik utama tersebut, tajamnya sorotan keselamatan membuat tim gabungan memasukkan agenda darurat baru di luar rencana awal. JPL Rawagebang 124 resmi dicaplok ke dalam daftar usulan tambahan. Langkah ofensif ini diambil guna mengantisipasi ledakan volume kendaraan yang kian padat di kawasan tersebut.
Kolaborasi agresif antara Kemenko Marves, Pemkab Bekasi, BTP Jakarta, dan PT KAI ini diharapkan tidak mandek di atas kertas. Proyek ini digadang-gadang bakal menjadi role model nasional dalam penuntasan benang kusut perlintasan sebidang di Indonesia—mengubah titik rawan bencana menjadi jalur konektivitas yang aman, manusiawi, dan modern.
Penulis : Kinah
