Hukum Suara.comKARAWANG – Masih dalam suasana hangat Idulfitri, ratusan kader dan jungsun jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karawang menggelar silaturahmi Halalbihalal di Galeri Pemkab Karawang, 05/04/2026. Momentum ini bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan menjadi ajang konsolidasi strategis untuk memanaskan kembali mesin partai menuju agenda politik 2029.
Hadir dalam acara tersebut jajaran Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Karawang. Dalam arahannya, tokoh senior PKS H. Tatang Taupik menekankan pentingnya penguatan struktur dari level akar rumput (grassroots) hingga pucuk pimpinan.
"Halalbihalal ini adalah jembatan hati. Kita melepas lelah sejenak dari hiruk-pukuk rutinitas politik untuk kembali ke fitrah, saling memaafkan sekaligus mengokohkan barisan," ujar H. Tatang di hadapan ratusan kader.
Ada yang berbeda dalam gelaran kali ini. Pantauan di lokasi menunjukkan pola komunikasi yang lebih cair, di mana pengurus wilayah tampak berbaur dalam diskusi-diskusi strategis bersama kader muda. Hal ini sejalan dengan komitmen PKS untuk terus melakukan inovasi dalam metode kaderisasi.
Ketua DPD PKS Karawang, Adin Jaelani Sopian, S.E., M.E., menegaskan bahwa salah satu kekuatan utama PKS terletak pada mekanisme pergantian kepengurusan yang sehat. Berbeda dengan pakem partai politik pada umumnya, PKS Karawang secara konsisten menjalankan tradisi kepemimpinan satu periode.
"Di PKS, pengurus DPD dipastikan hampir selalu satu periode saja. Saya pun sama, nanti pasti akan berganti. Ini adalah bukti bahwa kaderisasi harus terus berjalan dan tidak boleh bergantung pada sosok figur tertentu saja," tegas Adin saat diwawancarai awak media.
Estafet kepemimpinan dari H. Budiwanto (kini Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat) kepada Adin Jaelani menjadi preseden nyata bahwa partai berlambang bulan sabit kembar ini memiliki stok kepemimpinan yang melimpah dan siap diterjunkan secara berkelanjutan.
Sebagai partai besar di Karawang dengan raihan tujuh kursi di parlemen, PKS memposisikan diri sebagai penyokong utama roda pemerintahan namun tetap dengan prinsip kolektif-kolegial. Adin menggarisbawahi bahwa dukungan PKS terhadap eksekutif bersifat kritis-membangun.
"Pembangunan daerah sebesar Karawang tidak bisa hanya dinisbatkan pada satu atau dua orang saja. Ini tugas kolektif. Kami berkomitmen menjaga sinergi dengan Bupati untuk memastikan visi-misi daerah tercapai, namun kami tetap memiliki 'taring' untuk memberikan kritik jika kebijakan melenceng dari kepentingan publik," tambah Adin.
Hingga periode 2029, DPD PKS Karawang telah menetapkan dua pilar gerakan utama, Memperkuat soliditas kader lama sekaligus memperluas basis anggota baru dan Mewajibkan seluruh anggota legislatif Fraksi PKS untuk hadir sebagai solusi nyata di tengah persoalan masyarakat.
Menutup keterangannya, Adin menekankan bahwa rivalitas politik telah usai seiring berakhirnya pemilu. PKS kini fokus pada kerja nyata dan memastikan hubungan dengan Bupati Karawang tetap harmonis sebagai mitra strategis dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Penulis : Kinah
