Hukum Suara.com - KARAWANG – Senin (6/4/2026), gerbang PT Pertiwi Lestari di Desa Wanajaya mendadak berubah menjadi lautan seragam cokelat. Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi Jawa Barat memilih meninggalkan kursi empuk kantor mereka, berdiri beradu peluh di bawah sengatan matahari Karawang. Misi mereka satu: Menuntut martabat yang terlukai.
Aksi massa ini bukan sekadar protes biasa. Ia adalah ledakan solidaritas atas insiden memilukan yang menimpa aparatur Desa Wanasari. Niat baik mempertanyakan legalitas kabel optik justru berujung pada tindakan represif oknum security perusahaan. Bagi para Kades, satu pukulan terhadap perangkat desa adalah pukulan bagi seluruh institusi pemerintahan desa di Jawa Barat.
Suasana memanas saat Ketua DPW Apdesi Jawa Barat, H. Sukarya WK, naik ke atas mimbar. Dengan suara menggelegar yang membakar semangat massa, ia menegaskan bahwa desa bukanlah entitas yang bisa dilompati begitu saja oleh korporasi.
"Kami garda terdepan! Setiap jengkal pembangunan yang melintas di wilayah kami harus memiliki koordinasi yang jelas. Kami ada untuk memastikan rakyat aman, bukan untuk disuguhi kekerasan saat menjalankan tugas," tegas H. Sukarya, disambut riuh teriakan setuju dari massa.
Tak ketinggalan, Ketua DPC Apdesi Karawang, H. Margono, memberikan peringatan keras kepada pihak pengusaha. Ia menekankan bahwa desa memiliki wewenang hukum yang dilindungi undang-undang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya.
"Hargai kami! Jangan sampai arogansi membungkam fungsi pengawasan kami. Kami punya wewenang, dan kami punya massa yang siap bergerak jika dihina," ujar Margono dengan nada dingin namun penuh penekanan.
Setelah negosiasi yang cukup alot di tengah kepungan massa, manajemen PT Pertiwi Lestari akhirnya "luruh". Melalui proses mediasi yang dikawal ketat, pihak perusahaan menyepakati tiga poin krusial sebagai bentuk pertanggungjawaban:
Perusahaan mengakui kesalahan dan meminta maaf secara resmi kepada institusi Desa Wanasari.
Oknum pelaku pemukulan dipastikan akan diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi internal yang berat.
PT Pertiwi Lestari berkomitmen segera melengkapi dokumen legalitas pemasangan kabel optik yang sempat dipertanyakan.
Menjelang sore, ketegangan perlahan mencair. Kesepakatan tertulis telah dikantongi. Meskipun arus lalu lintas Telukjambe Barat sempat tersendat, massa membubarkan diri dengan tertib—membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin yang mengedepankan etika, meski sanggup menggerakkan kekuatan besar.
Insiden ini menjadi sinyal keras bagi para investor di Karawang: Kemajuan ekonomi tidak boleh menggilas martabat pemerintahan lokal. Sinergi bukan sekadar kata manis di atas kertas, melainkan praktik saling menghargai di lapangan.
Penulis : Kinah
