Hukum suara.com, KARAWANG — Di balik megahnya kawasan industri yang membentang di Karawang, ada kenyataan pahit yang kerap luput dari perhatian: warga yang harus bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari Rp70 ribu per hari. Namun, narasi keterbelakangan itu kini mulai bergeser.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, memimpin langsung momentum perubahan tersebut dengan membuka pengarahan dan pemeriksaan medis bagi 393 calon tenaga kerja kategori Desil 1—kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Ratusan pencari kerja ini kini berdiri di ambang pintu gerbang industri yang selama ini terasa sulit dijangkau.
Program ini bukan sekadar seleksi kerja biasa, melainkan langkah terobosan yang mendobrak pola lama. Berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Forum HRD, Pemerintah Kabupaten Karawang mengintervensi langsung jalur rekrutmen agar berfokus pada warga yang paling membutuhkan (vulnerable groups).
"Harapan kami sederhana: melalui kesempatan kerja ini, masyarakat dapat memiliki penghasilan yang lebih layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta perlahan keluar dari kondisi kemiskinan. Karawang sebagai daerah industri harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Karawang," tegas H. Aep Syaepuloh di hadapan para peserta.
Tak hanya menguji kelayakan fisik melalui medical check-up, para calon pekerja ini juga dibekali pembinaan mental dan orientasi kerja agar siap beradaptasi dengan budaya industri modern yang disiplin dan kompetitif.
Inisiatif penyerapan tenaga kerja berbasis data kemiskinan ekstrem ini menjanjikan paradigma baru: menjadikan status Karawang sebagai "Kota Industri" bukan sekadar label, melainkan mesin penggerak mobilitas sosial dan pembuka jalan bagi warga lokal untuk berdaya di tanah mereka sendiri.
Penulis : Knah
