Hukum suara.Com, KARAWANG — Arah pembangunan Kabupaten Karawang untuk beberapa tahun ke depan mulai dipetakan secara terukur. Langkah ini ditandai dengan disetujuinya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepulloh, menegaskan bahwa alokasi anggaran daerah kali ini dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Setiap rupiah dari dana publik dipastikan kembali ke masyarakat lewat program yang tepat sasaran.
Enam Fokus Pembangunan Karawang
Untuk memastikan pemerataan dan efektivitas anggaran, Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan enam pilar utama yang menjadi prioritas APBD 2027:
Penguatan Kualitas SDM: Meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas pelatihan keterampilan kerja.
Infrastruktur dan Layanan Dasar: Memperbaiki fasilitas publik, akses jalan, jembatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok warga.
Ekonomi dan Lapangan Kerja: Membuka peluang kerja lokal serta memberikan stimulus bagi UMKM dan sektor industri.
Ketahanan Pangan: Menjaga keandalan sektor pertanian dan kelancaran distribusi pangan daerah.
Pengelolaan Lingkungan: Berfokus pada penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penataan ruang berkelanjutan.
Transformasi Layanan Publik: Mempercepat efisiensi birokrasi melalui digitalisasi sistem pelayanan yang transparan.
Sinergi Kuat Eksekutif-Legislatif
Keputusan penting ini lahir dari kolaborasi erat antara jajaran eksekutif Pemkab Karawang dan para legislator di DPRD. Bupati Aep menyampaikan apresiasinya atas komitmen bersama dalam mengawal perencanaan anggaran ini.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini menjadi landasan kuat bagi Pemkab Karawang untuk melangkah ke tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 demi mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan.
